Seputar isue di lingkungan TNI AU yang mempunyai nilai berita/jual

Saat Orde Baru, wartawan merupakan figur yang dipandang sebelah mata oleh instansi sipil maupun militer. Instansi militer atau sipil sangat alergi dengan kehadiran wartawan saat itu. Dengan bergulirnya zaman dan adanya kebebasan pers, wartawan menjadi mitra untuk menyampaikan informasi yang perlu di liput dan masyarakat ketahui. TNI AU dengan kekhasannya mempunyai hal-hal dapat sebagai bahan untuk berita dan diketahui oleh kalayak ramai, antara lain :

a. Operasi Perbatasan. Contoh kasus – kasus yang terjadi pada opersi Perbatasan dapat di informasikan ke publik, sehingga publik tahu akan tugas berat yang diemban oleh TNI AU untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebagai contoh adalah Kasus Bawean. Penegakkan hukum oleh TNI AU pada tanggal 3 Juli 2003 adalah pada saat dilaporkan ada 5 pesawat F-18 yang terbang dari Kapal Induk USS Carl Vinson yang berlayar pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berada disekitar P. Bawean. Pesawat tersebut terbang dengan melaksanakan berbaai manuver, ketinggian bervariasi antara flight level 15.000 – 35.000 feet, kecepatan sekitar 450 Kts dan Squawk number (IFF mode 3/A) 1200. Tidak ada komunikasi dengan ATC Bali atau Surabaya sebagai unit pengatur lalu lintas udara daerah tersebut. Karena pesawat tersebut tidak memilki ijin dan tidak melakukan komunikasi sebagaimana yang di atur dalam ketentuan-ketentuan penerbangan. 2 (dua) pesawat F-16 TNI AU terbang dari Lanud Iswahyudi Madiun untuk melaksanakan proses identifikasi visual. Setelah melakukan berbagai manuver yang mengindikasikan bahwa tidak untuk melakukan permusuhan, akhirnya pesawat F-16 TNI AU dapat berkomukasi lewat radio dengan pesawat F-18 tersebut pada frekuens i UHF 243.0 (guard frequency) dan menanyakan identitas mereka. Dari rekaman video F-16 diketahui penerbang Hornet menyatakan “ We are F-18 Hornets from US Nav fleet, our position on International Water, stay aray from our warships “ dan menyebutkan Squawk. Number, serta tidak mempunyai ijin batas. Leader pesawt F-16 TNI AU menjelaskan bahwa mereka adalah F-16 TNI AU dengan tujuan melaksanakan misi identifikasi visual dan pesawat F-18 tersebut diminta kontak ke ATC setempat,karena “Bali control” tidak menegtahui status mereka. Akhirnya pesawat tersebut kembali mendarat di kapal induk dan F-16 TNI AU kembali ke Pangkalan Iswahyudi.

b. Latihan Gabungan (Latgab) dengan Negara Lain. Latihan gabungan dengan negara lain seperti halnya latihan gabungan Indonesia dengan Singapura (Elang Indopura), dengan Malaysia (Elang Malindo), dengan Thailad (Elang Thanesia) akan dapat menarik perhatian khalayak masyarakat Indonesia, dan menumbuhkan rasa kecintaan dan bangga kepada TNI dan TNI AU khususnya.

c. Kegiatan Demo Udara atau Olahraga Dirgantara. Olah raga aksi terjun payung, aksi demo Aeromodelling, terbang layang, Para motor, dan ordirga lainnya, merupakan olah raga yang cukup menarik untuk di nikmati oleh publik. Publik perlu mengetahui sehingga akan tumbuh raca cinta terhadap olah raga dirgantara.

d. Kegiatan Bakti Sosial TNI-AU. Dalam era sekarang ini belum seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang murah. Even bakti sosial yang diselenggarakan TNI AU untuk membantu masyarakat miskin disekitar lanud atau kesatuan TNI AU akan membuat publik mengetahui peran dan tugas jajaran kesehatan TNI AU kepada masyarakat miskin. Bentuk kegiatan dapat berupa operasi bibir sumbing, pengobatan umum, operasi katarak atau kegiatan lain.

Agar hal hal tersebut diatas dapat menjadi berita yang mempunyai nilai jual tinggi maka Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau) harus selalu merangkul wartawan atau kalangan jurnalistik. Wartawan di jadikan mitra untuk membesarkan TNI AU, bahkan Dispenau sendiri harus aktif untuk mengirimkan berita kepada berbagai harian, jika ada kegiatan yang sekiranya perlu dipublikasikan.

SERTIJAB KASAU DAN SERTIJAB KAPOLDA

Pada acara sertijab Kasau (berpangkat Marsekal), Dispenau mengundang wartawan untuk meliput kegiatan yang tentu saja menurut kalangan TNI AU sangat penting. Namun ternyata jumlah wartawan yang hadir jauh lebih banyak pada acara sertijab Kapolda Jaya (berpangkat bintang 2).

Kasau maupun Kapolda Jaya merupakan pejabat yang sekaligus menjadi publik figur. Sebagai publik figur, segala kegiatannya akan menjadi konsumsi wartawan. Penilaian masyarakat terhadap pejabat TNI AU tidak ada pengaruhnya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian wartawan akan memilih figur atau publik figur yang mempunyai atau berita tinggi. Kegiatan TNI AU tidak langsung berhubingan dengan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Kepolisisan Indonesia yang selalu melayani masyarakat. Secara rinci hal tersebut diatas dapat di lihat melaui beberapa sudut pandang, antara lain :

Ekonomi. Seperti halnya perusahaan, maka surat kabar selalu mengutamakan keuntungan/profit. Berita yang ditampilkan hendaknya yang mempunyai nilai jual tinggi. Sertijab Kasau kurang mempunyai nilai jual dibandingkan sertijab Kapolda dalam pemberitaan di koran atau surat kabar. Kapolda merupakan publik figur yang merupakan pejabat strategis, dan lebih banyak dikenal oleh masyarkat dibandingkan Kasau.

Sosial Budaya. Dari sudut pandang sosial budaya menyangkut pada kepentingan masyarakat. Tugas TNI AU yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang peduli dan tidak mengenal Kasau (TNI AU). Berbeda dengan Kasau, Kapolda (Kepolisian RI) lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih dikenal masyarakat. Isue – isue yang menyangkut kepolisian lebih laku dijual dari pada ipasaran. Untuk meliput setijab Kapolda, kepoisian tidak bersusah payah mengundang wartawan.

UPAYA PEMBENTUKAN PROPINSI TAPANULI UTARA

Euforia otonomi daerah membuat banyak daerah yang menginginkan untuk mengelola pemerintahan sendiri. Syahwat pemekaran mengaduk-aduk emosi massa karena tersedianya kedudukan bagi elite lokal di daerah yang akan dimekarkan tersebut. Demikian juga pembentukan Propinsi tapanuli Utara. Kesenjangan ekonomi menjadi isu yang menonjol dalam rencana pembentukan Provinsi Tapanuli. Panitia pembentukan Protap senantiasa mengangkat masalah kesenjangan ini sebagai dasar bagi Tapanuli untuk memisahkan diri dari Sumatera Utara. Tapanuli selalu digambarkan sebagai daerah yang tertinggal dibandingkan dari daerah lainnya dan kurang mendapat perhatian dari peme-rintah provinsi yang ada di Medan. Tidak dipungkiri kemiskinan masih dijumpai di Tapanuli, yang daerahnya membentang dari Tapanuli Tengah hingga ke Mandailing Natal di pesisir Pantai Barat Sumatera Utara. Para pemrakarsa kemudian mengeksploitasi sedemikian rupa kemiskinan itu dibandingkan dengan kondisi daerah lainnya. Mereka membandingkan misalnya dengan daerah yang berada di eks Karesidenan Sumatera Timur yang wilayahnya membentang dari Langkat hingga Labuhan Batu di Pantai Timur Sumatera Utara (Sumut) yang dianggap lebih maju. Pemprov Sumut sendiri merespon kesenjangan wilayah ini dengan konsep pemerataan pembangunan.

Era Gubernur almarhum Raja Inal Siregar misalnya, dengan konsep Marsipature Hutanabe (ayo membangun kampung halaman). Era Gubernur almarhum Tengku Rizal Nurdin, pola pembangunan lebih memusatkan pada pengembangan kawasan. Kepala Badan Peren-canaan Pembangunan Daerah Sumut Riadil Akhir Lubis menuturkan, (Kompas, 5/2), sejak 1997 ada lima kawasan strategis yang dikembangkan, yakni Nias, Tapanuli dan sekitarnya, Rantau Prapat dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya serta Danau Toba dan sekitarnya. Cara ini mampu mengangkat ketertinggalan wilayah Pantai Barat. Fakta menunjukkan, secara indikator ekonomi wilayah Tapanuli saat ini tidak lebih tertinggal dibanding daerah pesisir Pantai Timur. Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita daerah-daerah yang mengusulkan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya juga tak berbeda jauh dengan tetang-ga mereka di pesisir Pantai Timur Sumut. PDRB per kapita Tapanuli Utara pada tahun 2006 sebesar Rp 9.430.734, Toba Samosir Rp 12.311.684, Humbang Hasundutan Rp 9.802.815, Samosir Rp 9.156.947. Bandingkan PDRB per-kapita daerah-daerah tersebut dengan beberapa kabupaten yang berada di pesisir Pantai Timur seperti Langkat (Rp 9.448. 626), Deli Serdang (13.311.684), Serdang Bedagai (Rp 9.385.791), dan Labuhan Batu (Rp 12.727. 925). Kenyataan ini mematahkan dasar pemekaran yakni persoalan kesenjangan ekonomi. Alasan lain yang menyatakan bahwa pembentukan Protap merupakan aspirasi seluruh warga Tapanuli ternyata tidak benar. Awalnya Protap secara resmi diusulkan oleh tujuh daerah, yakni Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir dan Nias Selatan. Dalam perjalanannya Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias Selatan menarik diri.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, kejadian demo didepan DPRD Sumut ini bukan menyangkut masalah SARA, melainkan aksi dari beberapa orang maupun kelompok yang dapat dikatakan oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi dengan aksi sesaatnya untuk mempropokator dan membangkitkan emosional masa melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya atau dapat dikatakan anarkis. Dari latar belakang kontra dan tidak sependapat dengan pembentukan profinsi inilah yang mendasari terjadinya aksi demo. Sehingga Polisi dalam hal ini harus benar-benar cermat mengamati siapa yang menjadi dalang dibelakang aksi demo ini untuk di hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KETUA UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TIFATUL SEMBIRING DAN DEMO ANTI ISRAEL

Pada salah satu edisinya, Republika memuat laporan mendalam tentang diadukannya ke Polisi seorang tokoh muslim yaitu Presiden PKS Tifatul Sembiring, terkait dengan pelanggaran kampanye pemilu lebih awal dalam demo anti Israel atas serangan ke Jalur Gaza, dengan sudut pandang “Membela” Tifatul. Sementara dengan hari yang sama Suara Pembaruan memuat tentang dukungan yang kuat terhadap upaya pembentukan Profinsi Tapanuli (Protap) yang dimotori tokoh-tokoh Kristen Suku Batak.

Aksi Demo Disekitar Monas Jakarta oleh PKS menentang agresi Israel. Presiden Partai Keadilan Sejaktera (PKS) Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar tindak pidana pelanggaran diluar jadwal kampanye pemilu legislatif 2009 atau mencuri start kampanye. Tifatul dinilai melanggar jadwal kampanye atas laporan Ketua Panwaslu Rahmad Hidayat ke Polda Metro Jaya. Ketua Umum PKS dijerat itu dengan Pasal 269 Jo. pasal 82 ayat 2 tentang UU Pemilu No.10 tahun 2008. Pasalnya, Ketum memimpin demo yang diikuti sekitar 10 ribu massa dari PKS di Bundaran HI dan Kedubes AS menentang agresi militer Zionis Israel ke Palestina.

Namun Republika on line dalam Edisi tanggal 17 Januari 2009, dengan judul “Penetapan Tersangka Tifatul Merupakan Kesalahan ” menyampaikan bahwa menurut analis Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai penetapan tersangka Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring merupakan suatu kesalahan, karena seharusnya partainya yang mendapat sanksi, bukan pribadi Tifatul."Orangnya (Tifatul) tidak bisa dipidanakan, tapi partainya yang harus mendapat sanksi," kata Boni, di Depok, Jabar, kepada wartawan, Jumat. Tapi lanjut Boni bisa saja PKS mendapat sanksi misalnya tidak dapat mengikuti pemilu 2009 mendatang. "Jangan orang dipidana tapi partainya tidak mendapat sanksi," ujarnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, Kamis diperiksa sebagai tersangka kasus kampanye terselubung oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Tifatul menjadi tersangka karena diduga melanggar Pasal 269 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu karena menggelar kampanye terselubung ketika menggelar unjuk rasa menentang agresi Israel di Palestina. Sebelumnya, Panwaslu Gambir melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya atas tuduhan PKS melakukan kampanye terselubung karena banyak atribut PKS yang muncul di aksi itu. Boni mengatakan jelas penetapan tersangka presiden PKS tersebut merupakan politisasi. Bawaslu seharusnya bisa bersikap lebih netral dalam kasus tersebut. "Saya menduga ada tangan-tangan kuat di balik Bawaslu," katanya. Menurut dia, Bawaslu harus bertanggungjawab atas adanya rekayasa politik tersebut. Boni juga menilai bahwa penetapan tersangka Tifatul tersebut menjadi "black campaign" dalam membuat citra suatu partai menjadi tidak baik di mata masyarakat. Boni juga mengatakan penetapan tersangka Tifatul tersebut merupakan cerminan adanya keresahan di kalangan tertentu dalam panggung pemilihan presiden. Namun, Boni juga menilai adanya kesalahan yang dilakukan oleh PKS dalam aksi solidaritas untuk rakyat Palestina tersebut, karena adanya pembacaan program-program yang diusung oleh PKS. "Ini jelas pelanggaran dan harus ada sanksinya," ujarnya.

Menurut agenda setting peristiwa di atas adalah merupakan peristiwa yang berlangsung secara bersama. Satu sisi PKS dengan bentuk aksi solidaritas kelompok muslim di Jakarta melakukan demo menentang Israel. Di sisi lain menjelang berlangsungnya Pemilu legislatif dan Presiden, hal-hal yang berbau politik akan mendapat sorotan publik. Namun hal ini perlu diselidiki apakah benar yang di tuduhkan kepada Tifatul sembiring. Untuk menentukan apakah saudara Tifatul Sembiring bersalah atau tidak, perlu dilakukan penyidikan dan penyelidikan, apalagi menjelang pemilu merupakan hal-hal yang rawan dan mudah dijadikan komoditas politik.

SEPUTAR TENTANG HARIAN UMUM REPUBLIKA DAN SUARA PEMBARUAN

Surat kabar atau koran merupakan salah satu sarana bagi publik untuk mendapatkan info berita yang terjadi baik nasional maupun Internasional. Begitu kita bangun dari tidur, kita dapat menikmati berita melalui media TV maupun media massa. Kebutuhan membaca koran boleh di ibaratkan sebagai teman saat kita menikmati kopi pagi. Dalam tulisan ini akan dibahas sekilas tentang harian Umum Republika dan Harian Umum Suara Pembaruan sebagai harian Nasional yang ada di Indonesia.

a. Harian Umum Republika.

Organisasi Perusahaan. Data terakhir yang kita peroleh per Senin, 27 April 2009 harian ini diawaki oleh Pemimpin Redaksi Ikhwanul Kiram Mashuri, Wakil Pemimpin Redaksi Nasihin Masha, Redaktur Pelaksana Arys Hilman, Redaktur senior Anif Punto Utomo, dengan alamat Readaksi di Jalan warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993, sebagai sarana untuk mewadahi kebuntuan para wartawan profesional dari kalangan umat Islam. Sebelumnya media sebagai tempat menyalurkan ide-ide umat Islam seakan terbelenggu oleh rezim yang berkuasa saat itu yaitu Orde Baru. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang merupakan organisasi baru bagi kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, sangat mendukung terbitnya suatu media bagi umat Islam dengan berhasil menembus rezim kuasa untuk izin penerbitan.

Dukungan umat Islam cukup besar dengan terbitnya Republika. Hal ini tergambar dari cepat terjualnya saham yang ditawarkan yaitu Rp 5.000,. per lembar saham per orang. Dengan motto Terbit, Bertahan, dan Maju Dengan Kreatifitas, PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika berusaha membesarkan Republika. Bahkan meski sebagai koran baru, Republika waktu itu merupakan koran/harian yang cukup warna baru di dunia jurnalistik Indonesia. Dengan tampilan desain yang menarik Republika berhasil meraih gelar sebagai Juara pertama Lomba Perwajahan Media Cetak tahun 1993. Sejak tahun 2004 PT Republika Media Mandiri ( RMM ) mengambil alih PT Abdi Bangsa Tbk untuk mengelola Republika.

Redaksi. Sebagai Harian Umum Nasional Republika yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim, Republika dikelola oleh jurnalis muslim yang mempunyai potensi kemampuan yang besar. Selain jajaran Redaksi seperti yang telah disebut diatas Republika membuka kantor Perwakilan di Jawa Barat, Biro DIY dan Jawa Tengah serta Biro Jawa Timur.

Isi Pemberitaan. Tidak terlepas dari Misi dan Visi Harian Umum Republika, isi berita yang ditampilkan lebih banyak bernuansa Islam. Meskipun demikian untuk memenuhi tuntutan masyarakat Harian Republika juga menampilkan berita lain yang menarik dan untuk konsumsi publik. Pada halaman pertama kita akan mendapatkan tampilan berita utama. Topik Nasional hadir di 2 (dua) halaman penuh. Disamping itu masih banyak topik-topik lain yaitu Nusantara, Opini, Telisik, Internasional, Ekonomi Bisnis, Kabar Kota, Bursa, Wawancara, Investasi Global, Syariah, Sepak Bola, Arena, Iptek dan Kesehatan, Pendidikan, Warna dan TV Guide, Warna. Dalam masa krisis seperti sekarang, Harian Umum Republika tetap konsisten terbit dengan 28 halaman. Apalagi dalam masa Pemilu sekarang ini Republika menampilkan 2 halaman penuh khusus untuk menampilkan berita seputar Pemilu. Untuk kalangan pebisnis dapat memanfaat halaman Class Ad untuk menawarkan produknya melalui iklan yang dipasang di harian republika ini. Pada halaman Opini di sediakan 1 (satu) halaman untuk menuangkan ide tulisan yang berasal dari pakar ataupun pembaca mengenai topik-topik yang sedang hangat di masyarakat.

Gaya bahasa. Seperti Harian Umum lainnya, Republika menggunakan Bahasa Indonesia dengan gaya yang mudah dipahami oleh seluruh pembaca yang ada di seluruh Nusantara. Dengan bahasa yang lugas Republika menampilkan berita terkini penuh inovatif dan bergaya modern, apalagi dilengkapi dengan foto-foto yang menarik. Nuansa Islam sangat kental, baik dalam gaya bahasa maupun isi sehingga dapat sebagai pilihan bagi kalangan muslim untuk dijadikan sebagai Koran Keluarga.

b. Harian Umum Suara Pembaruan.

Sejarah dan Organisasi Perusahaan. Harian Suara Pembaruan merupakan prototipe dari Harian sore Sinar Harapan yang sempat dibredel oleh Rezim Orde Baru waktu itu. Suara Pembaharuan lahir pada 4 Februari 1987. Oleh Departemen Penerangan waktu itu, pengelola Harian Sinar Harapan tidak diijinkan untuk mengelola Harian Suara Pembaruan yang terbit menggantikan Sinar Harapan. Sebetulnya sejarah Pembredelan Sinar Harapan oleh Rezim Orde Baru sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali. Pertama sekitar tahun 1965 saat timbulnya gerakan 30 Setember oleh PKI. Kedua, pada 1973, tepatnya 2 sampai 11 Januari, SH dilarang terbit oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta Raya (Laksus Pangkopkamtibda Jaya) karena menyiarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) sebelum disampaikan Presiden pada sidang DPR. Ketiga, 21 Januari - 3 Februari 1978, karena memberitakan aksi-aksi mahasiswa Sinar Harapan di bredel bersama enam koran Ibukota lainnya, yakni Kompas, Pelita, Merdeka, Pos Sore, Indonesia Time, dan Sinar Pagi. Keempat, 9 Oktober 1986, Sinar Harapan kembali diberedel, karena Harmoko selaku Menteri Penerangan (Menpen) waktu itu, menilai bahwa tulisan-tulisan yang dimuat oleh Sinar Harapan menciptakan suasana yang serba suram, merisaukan, membingungkan, dan meresahkan masyarakat.

Dengan pengalaman pahit seperti diatas mulai 4 Februari 1987, terbitlah Suara Pembaruan sebagai “ Sinar Harapan jilid V ’’. Adapun yang menjadi Dewan Redaksi adalah Sabam Slagian sebagai ketua, Dr. Sutarno sebagai wakil ketua. Untuk Presiden Direktur WimTangkilisan, serta Direktur Randolph Latumahina. Komisaris Utama di pegang oleh Hendrikus Gerardus Rorimpandey, seorang pejuang kemerdekaan yang punya perhatian terhadap dunia jurnalistik. Penerbitnya sendiri oleh PT. Media Interaksi Utama sesuai dengan SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/A.7/1987 dengan alamat redaksi di Jalan Dewi Sartika Nomor 136 D Jakarta 13630.

Redaksional. Dengan pengalaman 4 kali dilakukan pembredelan saat masih sebagai Sinar Harapan , Suara Pembaruan tetap kritis terhadap berita-berita yang ditampilkan. Dengan motto “ Memihak Kebenaran” harian Suara Pembaruan berusaha menampilkan berita yang membawa kebenaran dalam isi berita. Sebagai Harian Umum yang terbit sore hari, Suara Pembaruan berusaha untuk bersikap netral terhadap segala golongan dalam pemberitaan, bahkan boleh dapat dikatakan bahwa Suara Pembaruan lebih santai dan ringan.

Isi Berita. Meski isi pemberitaan yang ditampilkan oleh Suara Pembaruan jauh lebih santai dan ringan dibanding sebelumnya saat masih dengan nama Sinar Harapan, namun pembaca tetap akan disuguhi berita yang cukup menarik untuk disimak. Berita yang ditampilkan meliputi Politik, Hukum, Nusantara, Luar Negeri, Metropolitan, Ekonomi, Olah raga, serta dilengkapi dengan berita santai seperti Properti, Iptek, Lingkungan. Seperti harian yang lain, pada saat berlangsungnya Pesta demokrasi ini, Suara Pembaruan menampilan berita sekitar Pemilu dengan rubrik “ Pesta Demokrasi Indonesia”, yang dimuat dalam 2 (dua) halaman penuh. Bagi para pelaku bisnis dapat memanfaatkan rubrik Iklan yang ada menawarkan produknya.

Gaya Bahasa. Gaya bahas yang di pakai Suara Pembaruan tidak jauh berbeda dengan harian lainnya. Dengan lugas dan bahasa yang mudah di mengerti publik, Suara Pembaruan berusaha menampilkan berita yang dilangkapi dengan foto dan gambar yang menarik. Nuansa Nasrani sangat kental, baik dalam gaya bahasa maupun isi sehingga dapat sebagai pilihan bagi kalangan Nasrani untuk dijadikan sebagai Koran Keluarga.